Keberadaan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan (PPSDMK) erat kaitannya dengan masuknya nomenklatur kebudayaan dalam kementerian pendidikan melalui Keputusan Presiden Nomor 59/P 2011 tentang reshuffel kabinet jilid dua tanggal 18 Oktober 2011. Dengan demikian, Kementerian Pendidikan Nasional pun berubah nama menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres no. 77 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009: Tentang Pembentukan dan Organisasi, dan ditindaklanjuti dengan Permendikbud no.48 Tahun 2011 tentang Perubahan nama Kemdiknas menjadi Kemdikbud. “Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) ketika menyampaikan hasil perombakan kabinet di Istana Merdeka.

Pertimbangan SBY menjadikan Kementerian Pendidikan Nasional kembali di era Menteri Daoed Joesoef ini karena kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pendidikan. “Keputusan ini karena pendidikan sangat terkait dengan kebudayaan” kata SBY menjelaskan. “ Pembentukan karakter bangsa yang berbudaya, bisa dicapai antara lain melalui pendidikan”. Karenanya, SBY memutuskan untuk menggabungkan pendidikan dan kebudayaan yang sebelumnya di bawah satu atap dalam Kementerian Budaya dan Pariwisata dalam satu kementerian. Dengan demikian jelaslah sudah fungsi kebudayaan dan keterkaitannya dalam fungsi pendidikan. Agar nilai-nilai dapat tertanam dengan baik, tentunya juga dibutuhkannya sumber daya manusia kebudayaan yang handal. Selain itu, kualitas manusia juga ditentukan oleh ketangguhan budaya, sehingga pembangunan manusia pada dasarnya adalah pembangunan akhlak, watak dan perilaku budaya dapat mendukung kemajuan bangsa. Untuk itu, peningkatan kualitas SDM sangat diperlukan dalam membangun bangsa termasuk pengembangan SDM di bidang kebudayaan.

Merujuk pada model dan cakupan tersebut, maka hubungan antar pemangku kepentingan (stakeholder), terdapat empat pilar yaitu pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan (perguruan tinggi), dan industri yang harus terkait secara sistemik. Di bidang kebudayaan, para pelaku budaya adalah sumber daya manusia yang mempunyai kekuatan modal insani (human capital) yaitu pengetahuan, keterampilan, kemampuan melahirkan inovasi, sehingga perlu terus dikembangkan dan diberdayakan untuk mendukung perkembangan dan kemajuan pembangunan bidang kebudayaan.

Oleh karena itu, dibentuklah Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia Kebudayaan yang bernaung di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan demi mewujudkan SDM kebudayaan yang terstandar dan bermartabat. Drs. Shabri Aliaman menjadi orang pertama yang diberi kepercayaan untuk menahkodai Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan. Bidang kebudayaan yang semula fungsinya berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah berintegrasi ke dalam Kementerian Pendidikan Nasional pada bulan Oktober 2011 yang berubah namanya menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Integrasi bidang kebudayaan ini telah melahirkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu unit baru yang terbentuk dalam jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan. SDM kebudayaan tersebar di berbagai tujuh bidang dan berada di satuan- satuan kerja yang berada di pusat dan daerah. Ketujuh bidang tersebut meliputi, Bidang Cagar Budaya, Bidang Permuseuman, Bidang Sejarah, Bidang Nilai Budaya, Bidang Kesenian, Bidang Perfilman, dan SDM Bidang Pembinaan Kepercayaan dan Tradisi. Jumlahnya hasil pendataan 2012 mendata ada 7.422 orang SDM Kebudayaan.

Namun jika SDM kebudayaan yang tersebar di masyarakat didata, dapat diperkirakan jumlahnya sangat melimpah. Mengukurnya dengan melihat berapa banyak etnis yang ada di Indonesia, berapa banyak keragaman adat budaya di Indonesia, termasuk bahasa daerah yang ada di Indonesia juga sangat banyak jumlahnya. Beberapa contoh profesi dari tujuh bidang kebudayaan yang ditangani. Pada SDM Bidang Cagar Budaya, profesinya meliputi peneliti cagar budaya tenaga perlindungan, tenaga pemugaran, tenaga pemeliharaan, tenaga juru pelihara, tim ahli cagar budaya dan pengelola data. Bidang Permuseuman, profesinya meliputi peneliti museum kurator, konservator, preparator, edukator (pemandu), pengelola koleksi, program publik, kehumasan dan pemerhati museum. Pada Bidang sejarah, profesinya meliputi peneliti sejarah, sejarawan, dan pemerhati sejarah. Bidang nilai budaya, profesinya meliputi peneliti budaya, pendongeng, penilik kebudayaan, dan pemerhati kebudayaan.

Pada Bidang Kesenian, profesi tergolong dalam tiga kategori, SDM seni pertunjukan, seni sastra, dan seni rupa. Beberapa profesinya meliputi koreografer, niyogo (pengiring musik tradisional), sinden (penyanyi tradisional), dalang, dan penyani. Pada kategori seni sastra, profesi yang muncul meliputi sastrawan, novelis, cerpenis, dan komikus. Bidang perfilman, profesinya meliputi aktris, aktor, sutradara, kameramen, penata cahaya, tenaga sensor film dan pemeran pengganti (stuntmen). Dan pada Bidang Pembinaan Kepercayaan dan Tradisi, profesi yang muncul meliputi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di situlah SDM kebudayaan kita tersebar, dan itu masih sangat mungkin bisa diturunkan lagi lebih rinci. Misalnya dalang, dalang itu bisa bermacam-macam jenisnya. Begitu juga niyogo atau pengiring musik tradisional, itu sangat beragam, ada penabuh gong, ada penabuh gendang, dan lain-lain.

Meskipun jabaran SDM kebudayaan cukup beragam dan teramat banyak, penguatan kompetensi serta sertifikasi bagi SDM kebudayaan mutlak harus dilakukan. Selain untuk penguatan pelestarian budaya asli yang ada dan berkembang di Indonesia juga untuk memperkuat karakter SDM bangsa. Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi kasus-kasus penyerobotan budaya daerah oleh negara asing. Sedangkan sertifikasi bagi SDM kebudayaan lebih untuk memberi pengakuan, penghargaan dan perlindungan, serta kemudahaan bagi mereka dalam kiprah internasional.

 

Tujuan Strategis
Tujuan strategis pengembangan SDM kebudayaan. Yakni:

  • Tersedianya peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM kebudayaan,
  • Tersedianya peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya budaya, dan
  • Tersedianya pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah.

Strategi pencapaian tujuan di antaranya adalah penyediaan master asesor dan asesor, penyediaan manajemen yang kompeten, penyediaan peningkatan kompetensi yang berkualitas, serta penyediaan data dan perencanaan SDM kebudayaan.

Dilakukan pula inventarisasi data dan klasifikasi sumber daya budaya, perencanaan kebutuhan pengelola sumber daya budaya, penyediaan bimbingan teknis berkualitas, serta pemanatauan hasil bimbingan teknis. Investasi mitra kerja, penyusunan MoU, penyusunan rencana kerjasama, dan monitoring dan evaluasi hasil kerjasama. Rencana strategis PPSDMKTahun 2012-2014 disusun atas dasar rencana pengembangan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan dengan undang-undang No. 17 Tahun 2007, Rencan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2010-2014 yang ditetapkan dalam peraturan Presiden No. 5 Tahun 2000, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 yang ditetapkan dalam Kemendiknas No. 44 Tahun 2010 tentang perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010, organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2012, dan Rencana Strategis Tahun 2010 s.d 2014 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, serta Isu-Isu Strategis yang terkait dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sebagai dokumen perencanaan 5 Tahunan, Rencana Strategis PPSDMK selanjutnya akan menjadi dasar landasan pedoman penyusunan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam jangka panjang sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPN bab II menggariskan bahwa, upaya untuk membangun kualitas manusia tetap menjadi perhatian penting, Sumber Daya Manusia merupakan subyek dan sekaligus Obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat.

Dalam jangka menengah pembangunan Sumber Daya Manusia, sebagaiman digariskan dalam buku II RPJMN 2010-2014 yaitu pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama, menggariskan bahwa, kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi merupakan kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing bangsa yang tinggi akan menjadikan Indonesia siap menyongsong globalisasi. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional diarahkan untuk mengedepankan pembangunan SDM yang berkualitas, Perkuat Daya saing bangsa mensyaratkan Negara yang aman, damai dan demokratis yang masyarakatnya hidup rukun dan harmonis yang didukung oleh pemerataan pembangunan disegala bidang.

Pembangunan Kebudayaan tercakup dalam pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia sesuai dengan undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025 yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Pembangunan dan Pengembangan SDM mempunyai peranan penting dalam menghadapi era kompetisi dan globalisasi karena, persaingan SDM semakin ketat, menuntut kualitas dan kuantitas serta profesionalisme SDM berbasis kompetensi dan berstandar internasional perlu terus ditingkatkan. Terdapat 2 (dua) Perundang-Undangan yang terkait pengembangan kebudayaan, yaitu Undang-undang No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman dan Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Unit kerja Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan sebagai unsur penunjang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melaksanakan tugas utama yaitu pengembangan SDM Kebudayaan melalui kegiatan peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM kebudayaan, baik yang ada di Pemerintah maupun yang berada di Masyarakat.

Автор : btamedia