Masyarakat Kian Berdaya dan Mandiri, PNPM Mandiri Pedesaan Kaltim Sangat Dirasakan Manfaatnya
Selasa, 19 Juli 2011 17:00

SAMARINDA - Masyarakat harus diberdayakan, diberi kesempatan mengelola perekonomian, menentukan hal prioritas, sehingga dapat mandiri dan terus maju menjadi yang terbaik. Untuk mewujudkannya, pemerintah pusat sudah menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd).

Demikian dikatakan Plt Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kaltim H Sofyan Helmi SH, Msi.

Menurut Sofyan Helmi, hasil dari PNPM-MPd sudah banyak terlihat di sejumlah pedesaan. Sebut saja Desa Campursari, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau. Kini, desa itu sudah memiliki sarana air bersih yang memang benar-benar diperlukan masyarakat desa. Juga, pembuatan jalan antardesa di perbatasan Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan. Masyarakat bergotong-royong membuat jalan antardesa guna mempermudah mengangkut hasil bumi, sehingga roda perekonomian mereka menjadi lebih lancar.

Tidak hanya kegiatan itu saja, lanjut Sofyan Helmi, PNPM-MPd juga berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan dengan mengembangkan hasil usaha ekonomi masyarakat (home industri). Salah satunya usaha penenunan kain batik khas Kaltim yang dikerjakan oleh masyarakat di Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

Sofyan Helmi menyebutkan, PNPM-MPd mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur program pengembangan kecamatan (PPK) yang dilaksanakan 1998-2007. Bisa disebut program ini adalah program pemberdayaan masyarakat terbesar di Tanah Air, bahkan terbesar di dunia. Program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan, usaha ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan, katanya.

Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yakni dana bantuan langsung masyarakat (BLM), dana operasional kegiatan (DOK), dan pendampingan masyarakat yang dilakukan fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.

Sofyan Helmi mengungkapkan, dalam pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd, seluruh anggota masyarakat didorong terlibat dalam setiap tahapan secara partisipatif, mulai proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Dijelaskan, pelaksanaan PNPM-MPd berada di bawah binaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Dirjen PMD/Kementerian Dalam Negeri). Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN), dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Sofyan Helmi yang didampingi Penanggungjawab Operasional PNPM-MPd Provinsi Musa Ibrahim SE MM menyebutkan, pada pelaksanaan PNPM-MPd 2011 sebanyak 10 kabupaten yang ikut berpartisipasi, terdiri atas 93 kecamatan dan 1.209 desa. Total dana bantuan langsung masyarakat (BLM) Provinsi Kaltim Rp 174.685.000.000 dengan cost sharing APBN: Rp 117.650.000.000 APBD: Rp 57.035.000.000.

Sedang untuk alokasi PNPM-MPd wilayah perbatasan Provinsi Kaltim mendapatkan tambahan alokasi BLM yang bersumber dari dana APBN Rp 13 miliar yang tersebar di 13 kecamatan perbatasan, yaitu Kabupaten Nunukan 6 kecamatan, Kabupaten Malinau 5 kecamatan dan Kabupaten Kutai Barat 2 kecamatan.

Dikatakan Sofyan Helmi, untuk menunjang pelaksanaan PNPM-MPd, BPMPD Provinsi Kaltim mengalokasikan dana pendamping yang bersumber dari APBD provinsi sebesar Rp 1.122.264.125 atau 0,64 persen dari total BLM. Dana itu dialokasikan untuk pelatihan penanggung jawab operasional kecamatan (PJOK), rekrutmen fasilitator, pelatihan fasilitator, rapat koordinasi dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan PNPM-MPd di seluruh lokasi program itu di Kaltim.

Untuk alokasi dana dekonsentrasi APBN tahun anggaran 2011, lanjut Sofyan Helmi, BPMPD Kaltim mendapatkan dana Rp 9.715.021.000 digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan fasilitator PNPM-MPd Kaltim serta pelatihan, penyegaran fasilitator, rapat bulanan, jambore UPK, penguatan sekretariat PNPM-MPd Kaltim serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan PNPM-MPd di seluruh lokasi di Kaltim.

Capaian progres tahapan perencanaan PNPM-MPd tahun 2010 mencapai 64 persen. Sedang realisasi BLM TA 2010 sebesar Rp 194.775.000.000 atau 96,22 persen dari pagu BLM Provinsi Kaltim Rp 202.425.000.000, tuturnya.

Dungkapkan pula, dari hasil pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd tahun 2009 jumlah pemanfaat kegiatan mencapai 224.873 orang. Dari total pemanfaat tersebut, sebanyak 165.317 orang adalah penduduk miskin yang tersebar di 9 kabupaten lokasi PNPM-MPd. Untuk tenaga kerja yang terserap dalam pelaksanaan kegiatan sebanyak 14.777 orang dari jumlah tersebut sebanyak 9.484 adalah penduduk miskin.

Sedangkan hasil; pelaksanaan kegiatan PNPM MPd tahun 2010 jumlah pemanfaat kegiatan mencapai 109.651 orang dari total pemanfaat itu sebanyak 90.147 orang adalah penduduk miskin. Tenaga kerja yang terserap sebanyak 8.145 orang dari jumlah itu sebanyak 5.659 orang adalah penduduk miskin yang tersebar di 10 kabupaten lokasi PNPM-MPd. Pada pelaksanaan PNPM-MPd tahun 2010 jumlah lokasi kabupaten yang berpartisipasi bertambah satu yaitu Kabupaten Malinau.

Sumber: www.kaltimpost.co.id