PNPM-Perdesaan Bulungan

Kabupaten Bulungan merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur, dengan posisi geografis pada 11620'45" - 11800'00" BT dan 206'05" - 345'10" LU, dan memiliki luasan wilayah sepanjang 18.010,50 km yang melingkupi 13 (tiga belas) Kecamatan, 79 (tujuh puluh sembilan) desa dan 6 (enam) kelurahan dengan batas administratif sebagai berikut:

  • Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nunukan (Kec. Lumbis dan Sembakung).
  • Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Tarakan dan Laut Sulawesi.
  • Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau.
  • Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau.

Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan berdasarkan data BPS tahun 2006 berjumlah 107.238 jiwa, yang meliputi 24.572 KK (BPS Kab Bulungan, 2006). Dari jumlah penduduk diatas, dihitung bahwa kepadatan rata-rata penduduk di tiga belas (13) Kecamatan di tahun 2006 sebanyak 5,46 jiwa/km.

Kecamatan yang terpadat jumlah penduduknya adalah Kecamatan Bunyu, 48,35 jiwa/km (tahun 2006). Hal ini karena luas wilayahnya adalah wilayah yang terkecil dari 13 kecamatan. Kecamatan yang berpenduduk paling kecil dan paling rendah tingkat kepadatannya yaitu Kecamatan Tana Lia, 1.766 jiwa (369 KK) dengan kepadatan penduduk 0,80 jiwa/km. Tetapi dari luas wilayahnya merupakan wilayah terluas kedua (2.198,18 Km) setelah Kecamatan Peso (3.142,79 Km).

Perekonomian Kabupaten Bulungan didukung oleh sembilan (9) Sektor Lapangan Usaha PDRB, dimana dari semuanya terdapat lima (5) jenis lapangan usaha dengan kontribusi di atas Rp100 milyar lebih per tahun atau kontribusi di atas 10 % dari PDRB selama 5 tahun (2000 2004):

  • Sektor Pertanian. Tahun 2003 sebesar Rp347,60 milyar atau 31,13 % dari PDRB. Tahe 2004 diperkirakan sekitar Rp362,22 milyar atau 30,02 %. Kontribusinya cenderung menurun selama 5 tahun.
  • Sektor Industri Pengolahaan. Tahun 2003 sebesar Rp326,72 milyar (29,26%), tahun 2004 diperkirakan sebesar Rp352,10 milyar. Kontribusinya berplugtuatif selama 5 tahun.
  • Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran kontribusinya Rp199,53 milyar (17,87%) tahun 2004 diperkirakan sebesar Rp217,08 milyar (17,99%). Kontribusinya cenderung naik selama 5 tahun.
  • Sektor Pertambangan dan Penggalian di tahun 2003 sebesar Rp152,93 milyar (13,70 %). Tahun 2004 diperkirakan sebesar Rp 169,53 milyar (14,05 %) . Kontribusinya plugtuatif selama 5 tahun.

Lapangan Usaha Pertanian, sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah Sub Sektor Kehutanan walaupun nilai kontribusinya sejak tahun 2002-2004 cenderung menurun. Sub sektor yang berprospek cerah dengan trend meningkat adalah Sub Sektor: Peternakan dan Hasil-hasilnya, dan Sub Sektor Perikanan. Sedangkan Sub sektor: Tanaman Bahan Pangan, dan Tanaman Perkebunan masih fluktuatif.

Sebanyak 12.516 KK (50.94%) di kabupaten ini tergolong sebagai KK miskin. Kecamatan termiskin di kabupaten ini adalah Tana Lia dengan penghasilan rata-rata Rp5.000 per hari. Sebagian besar (lebih dari 60 %) masyarakatnya berpendidikan hanya sekolah dasar (SD), dan yang memiliki pendidikn hingga lulusan SI hanya sejumlah kurang dari 0,1 %.

Kabupaten ini mulai mengikuti PPK pada tahun 2003 (PPK Fase II). Pada tahun pertama PPK Fase II, jumlah kecamatan yang berpartisipasi sebanyak lima (5 kecamatan. Jumlah kecamatan yang terlibat PPK ini hingga tahun ketiga atau tahun akhir Fase II (tahun 2005) tetap lima kecamatan ini saja.

Dari lima kecamatan yang terlibat, sebanyak satu (1) kecamatan yaitu Kecamatan Bunyu mendapat pendanaan dengan pola Matching Grant (MG) hinga akhir fase II berakhir.

Untuk pola PPK Fase III saat ini, kecamatan di kabupaten ini berpartisifasi pada PPK Fase sejumlah dua (2) kecamatan yang merupakan kecamatan yang juga terlibat dalam Fase II (Kecamatan Tanjung Palas dan Kecamatan Sesayap).

Cakupan Lokasi PPK di Kabupaten Bulungan

No. Kecamatan Tahun Anggaran Total
PPK TA 2003 PPK TA 2004 PPK TA 2005 PPK TA 2006
1. Tanjung Palas 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 4.000.000.000
2. Sekatak 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.500.000.000
3. Peso 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.500.000.000
4. Bunyu 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.500.000.000

No. Kecamatan Tahun Anggaran Total
PPK TA 2007 PNPM MP 2008 PNPM MP 2009 PNPM MP 2010
1. Tanjung Palas 1.000.000.000 1.000.000.000 900.000.000 3.000.000.000 5.900.000.000
2. Sekatak 1.000.000.000 3.000.000.000 900.000.000 3.000.000.000 6.900.000.000
3. Peso 750.000.000 2.250.000.000 900.000.000 1.750.000.000 5.650.000.000
4. Tanjung Palas Timur 1.000.000.000 900.000.000 1.250.000.000 3.150.000.000
5. Tanjung Selor 1.250.000.000 900.000.000 2.250.000.000 4.000.000.000
6. Tanjung Palas Tengah 900.000.000 1.750.000.000 2.650.000.000
7. Tanjung Palas Utara 900.000.000 1.250.000.000 2.150.000.000
8. Tanjung Palas Barat 900.000.000 1.750.000.000 2.650.000.000
9. Peso Ilir 900.000.000 1.750.000.000 2.650.000.000
Total BLM s/d TA 2010 = 444.200.000.000

Setiap lokasi harus melalui sejumlah tahap kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian, sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PPK. Antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam PPK terbilang tinggi. Tingkat partisipasi tertinggi terjadi pada tahap Musyawarah Desa Perencanaan mencapai kurang lebih 37% dari total Keterlibatan kaum perempuan cenderung naik dari 10% ditahun pertama menjadi 25% pada tahun terakhir pelaksanaan PPK Fase. II. Partisipasi perempuan tertinggi terjadi pada tahap Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) mencapai 100 %. Keterlibatan orang miskin juga cenderung naik dari 75% di tahun pertama menjadi 95% pada tahun terakhir PPK Fase II. Tingkat partisipasi orang miskin tertinggi terjadi pada tahap Musyawarah Desa Perencanaan mencapai 80%.

Partisipasi masyarakat juga ditunjukkan dalam bentuk sumbangan dana (swadaya) dan tenaga. Tingkat swadaya tertinggi ditunjukkan warga di kecamatan Bunyu sebesar Rp 284.680.000 atau 40,94 % dari BLM yang digunakan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat dan prasarana kesehatan pada tahun 2003. Secara umum, tingkat swadaya di setiap kecamatan ini berkisar 16,64% dari alokasi BLM per kegiatan selama tiga tahun PPK Fase II.

Kegiatan pembangunan sarana prasarana mendominasi kegiatan PPK di kabupaten ini. Pada PPK Fase II sebanyak Rp 6.417.000 atau 74,24% BLM digunakan untuk membiayai kegiatan prasarana. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi (UEP/SPP) jumlahnya sebesar Rp 695.416.000 atau 7,05%, pendidikan Rp 502.221.000 atau 5,81% dan kesehatan Rp 1.028.710.000 atau 11,90%. Berikut adalah risalah kegiatan PPK di Kabupaten Bulungan.

Tabel Kegiatan PPK Kabupaten Bulungan

Jenis Kegiatan PPK Fase II PPK Fase III
Siklus 4
2003
Siklus 5
2004
Siklus 6
2005
Siklus 9
2006
Siklus 10
2007
Infrastruktur
Jalan (unit) 3 1 1 6
Panjang jalan (kilometer) 2,39 2,87 1,89 2,38
Jembatan (unit) 1
Air Bersih (unit) 177 17 14
MCK (unit) 5 240 265
Irigasi dan Draenase 1,167 3.454 800
Tambatan perahu 3
Jumlah Hari Orang Kerja (HOK) 11.085 7.949 9.773 3.195
Ekonomi
Jumlah Kelompok SPP 18 6 5 7
Pemanfaat SPP 180 60 50 70
Jumlah Kelompok UEP 17 1
Pemanfaat UEP 103 17
Pendidikan & Kesehatan
Posyandu 1 7 3 3
Sekolah baru 1
Paket beasiswa (Rp) 23.280.000 67.920.280 87.251.250 64.000.000
Penerima beasiswa 41 110 115 130
Pengadaan buku perpustakaan 400

Pada PPK Fase II saja, program telah mendanai pembangunan unit prasarana dasar perdesaan. Dengan begitu, hingga saat ini, PPK di Kabupaten Bulungan ini telah mendanai pembangunan 559 unit prasarana. Dari kegiatan pembangunan prasarana yang dilakukan selama PPK Fase II sejumlah masyarakat mendapat kesempatan bekerja dan membukukan Hari Orang Kerja (HOK) sebanyak 28.807 HOK. Dan hingga saat siklus IX ini, PPK di kabupaten Bulungan telah membukukan 32.002 HOK.

Sejumlah kasus pelanggaran sempat terjadi di Kabupaten Bulungan ini. Yang terbesar adalah:

  1. Penyelewengan dana BLM oleh pengurus UPK (Ketua dan Sekretaris) PPK Fase II Siklus V senilai Rp 21.500.000 (Rp 17.500.000 dana pendidikan di Desa Long Beluah dan Kelurahan Tanjung Palas Ulu, serta Rp 5.500.000 dana operasional UPK), yang pada tanggal 26 septembe 2006 lalu telah selesai penanganannya dengan ketetapan vonis kepada kedua terdakwa berupa satu (1) tahun tahanan rumah, dan dana BLM yang diselewengkan dikembalikan kepda kas negara.

  2. Penyelewengan dana BLM program PPK Fase II siklus V di desa Bunyu Timur oleh dua (2) orang FK (Pemberdayan dan Teknik) senilai Rp 15.000.000 untuk kepentingan pribadi. Kasus ini juga telah seesai dengan diterimnya semua berkas terkait pengembalian dana yang diselewengkan oleh TPK dan UPK serta KM Kab Bulungan dalam buku rekening khusus di Bank Mandiri Kecamatan Bunyu.

Selain PPK di Kabupaten Bulungan sejak awal ahun 2006, juga diselenggarakan program pemberdayaan lain, yang mengadopsi konsep PPK dan diusung dengan nama Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) yang didanai melalui APBD Kabupaten Bulungan dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp 26 milyard.