Selayang Pandang PNPM-Perdesaan Kaltim

1. Latar Belakang.

PNPM Mandiri Perdesaan adalah Program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat miskin untuk secara proaktif berpartisipasi dalam pembangunan agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, dan memprioritaskan tindakan pemecahan masalah sendiri, solidaritas dan kerjasama dalam komunitas itu sendiri. Memberdayakan masyarakat, menggunakan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (sosial development) adalah prinsip utama PNPM Mandiri Perdesaan dimana masyarakat harus menjadi bagian dari program, dan bukan hanya target dari rencana pembangunan.

Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan perlu disosialisasikan dan diinformasikan secara luas kepada masyarakat dalam rangka membangun pemahaman tentang esensi dari program serta untuk mengumpulkan dukungan dari semua pemangku kepentingan, seperti pemerintah, donor, NGO/ LSM, akademis, umum publik, dan media, media ini di harapkan dapat secara aktif menyebarkan isu-isu saat ini dan selanjutnya mengambil peran mereka sebagai pemantau independen dari program. Dengan demikian, PNPM Mandiri Perdesaan akan sangat kaya dalam hal wawasan dan pikiran yang pada akhirnya akan meningkatkan proses perbaikan progam dan menciptkan rasa kepemilikan di antara masyarakat.

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dikenal prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif sebagai perwujudan prinsip tersebut, maka keterlibatan masryarakat dan pemangku kepentingan sangat diharapkan dalam perbaikan proram. Sehubungan dengan hal itu, maka diperlukan upaya membantu membangun opini yang dapat menggerakan dukungan dari berbagai pihak secara lebih baik dan cepat.

2. Tujuan.

Tujuan umum dari Program PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sedangkan tujuan khusus dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut:

  1. Penciptaan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.
  2. Meningkatkan peran serta masyarakat, terutama kelompok miskin dan perempuan dalam pengambilan keputusan pada perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
  3. Melembagakan pembangunan partisipastif dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya local.
  4. Mengembangkan kapasitas pemerintah lokal dalam pengelolaan pembangunan.
  5. Menyediakan prasarana/sarana social dasar dan usaha ekonomi produktif.
  6. Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Pelaksanaan Kegiatan.

Pada bulan Januari 2008 secara resmi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Perdesaan) mulai dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama 5 tahun terakhir ( 2003-2007) dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur. PNPM Mandiri Perdesaan telah dilaksanakan selama 4 tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2008, 2009, 2010 hingga sekarang tahun 2011.

Pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan TA.2008 jumlah kabupaten dan kecamatan yang berpartisipasi berjumlah 9 kabupaten dan 53 kecamatan dengan alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan total Rp. 87.000.000.000 Komposisi pembiayaan APBN 70% dan APBD Kabupaten 30%, sedangkan pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan TA.2009 terdapat penambahan jumlah lokasi yang berpartisipasi menjadi 9 kabupaten dan 83 kecamatan dengan alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) total Rp. 91.550.000.000 bersumber APBN 60% dan APBD Kabupaten 40%, tetapi lokasi tersebut berkurang terhadap penetapan lokasi dari semula 10 kabupaten dan 98 kecamatan. Berkurangnya lokasi tersebut dikarena Kabupaten Malinau batal berpartisipasi dan 7 kecamatan di Kabupaten Berau maupun Kabupaten Paser tidak diusulkan karena adanya Program Daerah dengan pola yang sama. Memasuki pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2010 Provinsi Kalimantan Timur Mendapatkan Alokasi Dana BLM Rp. 202.425.000.000 yang terdiri dari APBN sebesar Rp. 118.050.000.000 dan APBD sebesar Rp. 84.375.000.000 dengan total lokasi 10 Kabupaten dan 106 Kecamatan. Sedangkan untuk kecamatan perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 13 (tiga belas) kecamatan mendapatkan alokasi tambahan untuk PNPM Perbatasan sebesar Rp. 1 milyar/kecamatan dari Pemerintah Pusat sehingga Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan Rp. 13 Milyar untuk kecamatan PNPM Perbatasan.

Pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Perdesaand) Tahun 2011 Provinsi Kalimantan Timur Mendapatkan Alokasi dana BLM sebesar Rp. 174.685.000.000 yang tersebar di 93 Kecamatan dan 1061 Desa . Untuk menunjang Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan dan PAP yang bersumber dari APBD Provinsi Sebesar Rp. 1.122.264.125 atau 0,64% dari Total BLM, dana PAP tersebut di alokasikan untuk Pelatihan PJOK Kecamatan, Rekruitmen Fasilitator, Pelatihan Fasilitator, Rapat Koordinasi dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di seluruh Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk alokasi dana Dekonsentrasi APBN TA 2011 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan alokasi Rp. 9.715.021.000 yang mana alokasi tersebut digunakan untuk membayar honorarium dan tunjangan Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan Prov. Kaltim serta Pelatihan, Penyegaran Fasilitator, Rapat Bulanan, Jambore UPK, Penguatan Sekretariatan PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Kalimantan Timur serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di seluruh Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Kalimantan Timur. Berikut Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM-Perdesaan TA 2011.

Total Alokasi dan Lokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011

No. Kabupaten Jumlah Lokasi Alokasi BLM Jumlah PAP Kabupaten
Kecamatan Desa APBN APBD Rp %
1. Berau 6 59 5.560.000.000 1390.000.000 6.950.000.000 347.500.000 5
2. Kutai Barat 10 78 8.160.000.000 5.380.000.000 13.540.000.000 3.841.298.000 28,37
3. Malinau 11 101 17.250.000.000 4.250.000.000 21.500.000.000 1.011.008.000 4,70
4. Nunukan 7 216 17.800.000.000 3.700.000.000 18.500.000.000 925.000.000 5
5. Bulungan 9 78 12.360.000.000 3.090.000.000 15.450.000.000 1.697.022.080 10,98
6. Kutai Timur 18 135 24.200.000.000 10.550.000.000 34.750.000.000 1.000.000.000 2,88
7. Kutai Kartanegera 16 206 12.240.000.000 12.125.000.000 24.365.000.000 1.218.250.000 5
8. Paser 9 110 12.840.000.000 10.410.000.000 23.250.000.000 1.109.000.000 4,77
9. Penajam Paser Utara 4 55 7.680.000.000 5.500.000.000 13.180.000.000 659.000.000 5
10. Tana Tidung 3 23 2.560.000.000 640.000.000 3.200.000.000 345.420.000 10,79
Total Provinsi931061117.650.000.00057.035.000.000174.685.000.00012.153.498.08082.50

Pada pelaksanaan PNPM-Perdesaan tahun 2011 tetap berpedoman pada mekanisme Petunjuk Teknis Operasional (PTO) beserta penjelasan dan formulir yang berlaku pada pelaksanaan tahun 2010, hanya saja untuk tahun 2011 ini pelaksanaan PNPM-Perdesaan mengacu pada Inpres MNmor 3 tahun 2010 dengan implementasi PNPM-Perdesaan tahun 2011, khusus untuk tahap perencanaan masyarakat (sebagaimana dimaksud siklus PTO) akan diselengarakan dengan:

  1. Skema integrasi berdasar/berbasis ketersediaan dokumen perencanaan desa berupa RPJM Desa dan RKP desa yang harus diselesaikan. Pada tahun 2011 yang memenuhi kualitas kelayakan sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa dengan penyelenggaraan musrenbang.
  2. Skema optimalisasi berdasar/berbasis usulan tak terdanai (sisa usulan) tahun sebelumnya. Pelaksanaan optimalisasi PNPM-Perdesaan tahun 2011 mempedomi petunjuk teknis optimalisasi tahun 2009 (surat direktur jendral pemberdayaan masyarakat kementrian dalam negeri Nomor : 414.2/4919/PMD tanggal 7 Desember 2009.

Memperhatikan bahwa pada tahun pelaksanaan 2010 telah diberikan DOK RPJM Desa - RKP desa, maka bagi desa yang belum memiliki dan atau menyusun RPJM desa-RKP desa sesuai standar kelayakan, sesuai dengan surat Dirjen PMD no. 414.2/477/PMD tanggal 26 januari 2011 maka pada tahun 2011 ini wajib menyelesaikan dok RPJM desa secara transparan, demokrasi dan bertanggung jawab.

Apabila usulan kegiatan dari desa yang akan di biayai oleh program PNPM-Perdesaan tidak tercantum dalam dok RPJM desa sesuai usulan tersebut tidak dapat di danai pada pelaksanaan PNPM-Perdesaan tahun anggaran 2012.

Evaluasi pelaksanaan PNPM-Perdesaan tahun 2010 dan persiapan pelaksanaan PNPM-Perdesaan tahun 2011 di Kalimantan Timur antar lain:

  1. Surat Menteri Dalam Negeri c.q Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2615 PMD tanggal 4 februari 2011, perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM-Perdesaan.
  2. Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat nomor : 700561/PMD tanggal 1 februari 2011, perihal prioritas penangangan dan penyelesaian kasus-kasus korupsi berdasarkan hasil rapat di kementrian keuangan pada tanggal 15 desember 2010 terkait penyalahgunaan dana PNPM-Perdesaan di 10 lokasi seluruh indonesia. Sehubungan dengan progres penangangan masalah yang cenderung lambat tersebut maka Dirjen PMD akan sementara waktu melakukan penghentian (suspend) pencairan dana bantuan langsung masyarakat (blm) untuk tahun 2011.
  3. Telah terselesaikannya Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat (NPUB) tahun 2011.
  4. Berkembangnya sistem pembangunan partisipatif, yaitu terbangunnya sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa maupun antara desa (bottom up planing) melalui pelibatan masyarakat secara aktif.
  5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dimana setiap tahapan kegiatan merupakan media belajar, disampaing itu pula telah mampu meningkatkan SDM dengan pelatihan untuk masyarakat, aparat pemerintah dan konsultan.
  6. Berkembangnya kelembagaan seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di masyarakat.
  7. Meningkatnya peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.
  8. Kegiatan masyarakat dalam pemanfaatan dana BLM telah menghasilkan berbagai kegiatan antara lain pembangunan sarana/prasarana, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain termasuk perekonomian di perdesaan.

4. Hasil Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2008 2010.

Pada pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2008, jumlah pemanfaat kegiatan mencapai 173.157 orang, sedangkan untuk jumlah penduduk miskin yang memanfaatkan program mencapai 114.769 orang atau 66,28%. Untuk Tenaga kerja yang terserap sebanyak 14.346 orang, dari jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 10.658 orang atau 74,29% merupakan orang penduduk miskin yang berada di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Kalimantan Timur.

Pada pelaksanaan kegiatan PNPM-Perdesaan TA 2008, jumlah pemanfaat kegiatan mencapai 173.157, dan jumlah penduduk miskin yang memanfaatkan mencapai 114.769 orang atau 66,28%. Tenaga kerja yang terserap sebanyak 14.346 orang, dan sebanyak 10.658 orang atau 74,29% merupakan orang miskin.

Pada pelaksanaan kegiatan PNPM-Perdesaan TA 2009, jumlah pemanfaat kegiatan mencapai 246.693 orang, diantaranya 103.322 orang atau 42% merupakan penduduk miskin. Tenaga kerja yang terserap sebanyak 9.106 orang, dan banyak 7.195 orang atau 79,01% merupakan orang miskin.

Pada pelaksanaan kegiatan PNPM-Perdesaan TA 2010, jumlah pemanfaat kegiatan mencapai 312.764 orang, diantaranya 145.825 orang atau 46,62% merupakan penduduk miskin. Tenaga kerja yang terserap sebanyak 12.835 orang, dan banyak 9.747 orang atau 65,94% merupakan orang miskin.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2008 hingga Tahun 2010 dapat di lihat di table berikut:

Hasil Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2008

No. Jenis Kegiatan Jumlah Kegiatan

%

1. Penguatan UEP 5 1%
2. SPP 402 43%
3. Sarana/ Prasarana 290 31%
4. Pendidikan 76 8%
5. Kesehatan 153 17%
Total926100%

Hasil Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2009

No. Jenis Kegiatan Jumlah Kegiatan

%

1. Penguatan UEP 6 0%
2. SPP 526 48%
3. Sarana/ Prasarana 238 22%
4. Pendidikan 140 13%
5. Kesehatan 183 17%
Total1093100%

Hasil Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2010

No. Jenis Kegiatan Jumlah Kegiatan

%

1. Penguatan UEP 4 2%
2. SPP 49 27%
3. Sarana/ Prasarana 62 34%
4. Pendidikan 27 15%
5. Kesehatan 41 22%
Total183100%

5. Status

6. Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011.

Tenaga Fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Perdesaan) Tahun 2011 berjumlah 211 orang yang terdiri dari.

Tenaga Fasilitatator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Perdesaan)
Tahun 2011 berjumlah 211 orang yang terdiri dari

No. Fasilitator Jumlah
Alokasi
Jumlah Fasilitator
yang Ditempatkan

Jumlah Kekurangan
Fasilitator

1. Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten 9 Orang 9 Orang -
2. Fasilitator Teknik Kabupaten 10 Orang 8 Orang 2 Orang
3. Fasilitator Keuangan Kabupaten 10 Orang 8 Orang 2 Orang
4. Assisten Fasilitator Kabupaten 4 Orang 4 Orang -
5. Fasilitator Kecamatan 98 Orang 96 Orang 2 Orang
6. Fasilitator Teknik Kecamatan 98 Orang 73 Orang 15 Orang

Untuk pelaksanaan PNPM-Perdesaand tahun 2011 Tenaga Fasilitator masih kekurangan terdapat kekurangan sebanyak 2 (dua) orang Fasilitator Teknik Kabupaten, 2 (dua) orang Fasilitator Keuangan Kabupaten, 2 (dua) orang Fasilitator Kecamatan serta 15 (lima belas) orang yaitu Fasilitator Teknik Kecamatan (Status Maret 2011).

7. Permasalahan dan Kendala pada Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010.

  1. Rentannya kondisi ekonomi masyarakat yang di Indikasikan oleh masih tingginya presentase penduduk miskin (data BPS Tahun 2009). Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur mencapai 239.220 jiwa (7,73 % dari total jumlah penduduk). 28 % berdomisili di perkotaan dan 62 % berada di perdesaan. Kondisi ini berdasarkan masih rentannya akses masyarakat terahadap sumber daya, teknologi, informasi dan sumber pembiayaan yang mendukung kemampuan masyarakat dalam ketersediaanya lapangan pekerjaan serta pengembangan usaha ekonominya.
  2. Penandatanganan Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) sebagai wujud dari komitmen Kabupaten yang ditanda tangani oleh Bupati dan Ketua DPRD khususnya dana DDUB pada awal tahun anggaran sering terlambat, sehingga pencairan dana dan proses tahapan di lapangan juga mengalami keterlambatan.
  3. Dana PAP Provinsi masih belum mencapai alokasi minimal 1% dari total BLM kegiatan dan masih banyak Kabupaten yang PAP belum mencapai alokasi maksimal 5% dari Total BLM. Dana PAP tersebut merupakan komitmen dari Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten dalam mengalokasikan dana untuk pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program PNPM-Perdesaan.
  4. Masyarakat di lokasi PNPM-Perdesaan cendrung untuk memilih kegiatan fisik, dari pada kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat, sehingga proses peningkatan pendapatan masyarakat serta alokasi dana untuk ekonomi produkstif kurang optimal.
  5. Pada Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2010 total Kabupaten yang berpartisipasi sebanyak 10 Kabupaten dengan 106 kecamatan dan 1.306 desa, sebesar 45% lokasi PNPM Mandiri Perdesaan berada pada daerah sulit dijangkau karena letak georafis. Dengan kondisi ini maka banyak fasilitator yang keluar masuk di program PNPM Mandiri Perdesaan karena lokasi yang sangat sulit untuk dilakukan pendamping baik ke kecamatan maupun desa.
  6. Pada program PNPM Mandiri Perdesaan TA. 2010 saat ini ada 13 Kecamatan daerah perbatasan dengan Malaysia baik Sabah maupun Serawak, yang terdiri dari 5 Kecamatan di Kabupaten Malinau, 2 Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat, dan 6 Kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kondisi ini membutuhkan adanya dukungan Pemerintah Kabupaten untuk memberikan fasilitas kepada fasilitator untuk pendampingan di lokasi kecamatan perbatasan.
  7. Minimnya Lulusan Sarjana Teknik Sipil di Kalimantan Timur yang ingin bekerja sebagai Fasilitator Teknik Kecamatan, Total Fasilitator Kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 103 Orang sedangkan untuk Fasilitator Teknik Kecamatan 88 Orang. Kekurangan Fasilitator Teknik Kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur Sebanyak 18 Orang, sedangkan untuk Fasilitator Kecamatan sebanyak 3 orang, hal ini menyebabkan terlambatnya Progses Tahapan Perencanaan pada Program PNPM Mandiri Perdesaan dan Pencairan dana BLM.

8. Penutup.

Keberhasilan PNPM Mandiri Perdesaan sangat membutuhkan dukungan partisipasi pemerintah provinsi dan kabupaten baik dalam bentuk pembiayaan maupun kebijakan yang pro poor dalam rangka melakukan akselerasi pengurangan jumlah penduduk miskin provinsi Kalimantan Timur, yang sesuai target yaitu 7,32% pada tahun 2011.