Program Kerja BRI

 

Pengelolaan BRI

Pengelola utama BRI adalah Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mengapa pemerintah daerah? Karena pemerintah daerahlah yang ‘memiliki’ wilayah dan kewenangan serta sebagai penanggung jawab utama dalam pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan yang merupakan urusan wajibnya. Pengelolaan yang dimaksud meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dalam pengelolaan BRI, di tingkat Provinsi dibentuk Sub Komite BRI untuk bidang kesehatan dan pendidikan. Sub Komite BRI mempunyai peran sentral dalam memberikan persetujuan rencana kegiatan BRI, menyediakan bantuan teknis bagi Kabupaten/Kota, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Sub Komite BRI melaporkan kemajuan BRI kepada Komite Koordinasi BASICS Provinsi  (Provincial Coordination Committee/PCC) yang kemudian melaporkannya kepada Panitia Pengarah Proyek BASICS yang dipimpin oleh Kementrian Dalam Negeri.

 

Dokumen Perencanaan BRI

Dalam pengelolaan BRI dikenal beberapa dokumen perencanaan, diantaranya:

  • Strategi Peningkatan Kapasitas (SPP) Periode 2011-2013. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan 3 tahun untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan di kabupaten/ kota. Dokumen ini disusun oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan yang berisi rencana program dan kegiatan untuk pencapaian MDGs dan target indikator SPM Pendidikan dan SPM Kesehatan.
  • Rencana Kerja tahunan (RKT) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sekaligus penjabaran dari perencanaan tiga tahun yang termuat dalam SPP.
  • Kerangka Acuan Kegiatan. Dokumen ini disusun oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk setiap jenis kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam SPP dan RKT. Sub Komite BRI tingkat  Provinsi bersama Tim Kerja BASICS melakukan melakukan pembahasan terhadap usulan kegiatan yang diajukan Kabupaten/Kota dan memberikan masukan serta mengesahkan dokumen tersebut.

 

Siklus Pengelolaan BRI

Jika dalam perencanaan dan penganggaran program pemerintah daerah mengacu pada Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD, maka perencanaan dan penganggaran BRI mengacu pada SPP dan RKT BRI. Tahap awal penyusunan RKT BRI dilakukan sejalan waktunya dengan proses penyusunan RKT BRI dilakukan sejalan waktunya dengan proses penyusunan APBD yaitu bulan Oktober-Desember. Harapannya kedua proses tersebut dapat saling sinergi.

Tahapan pengelolaan BRI terdiri dari:

  1. Tahap Penyusunan SPP dan RKT BRI
    SPP dan RKT BRI disusun berdasarkan data capaian MDGs dan SPM Kesehatan dan Pendidikan di Kabupaten/Kota. Program dan kegiatan yang diusulkan dalam SPP dan RKT BRI ditujukan bagi upaya untuk mengatasi kesenjangan antara target MDGs dan SPM dengan capaian yang ada saat itu. BRI tidak melakukan intervensi terhadap semua target MDGs dan semua indikator SPM, tetapi hanya yang cakupan pencapaiannya masih sangat rendah dan butuh upaya khusus untuk meningkatkannya.
  2. Tahap Pelaksanaan RKT
    Tahap pelaksanaan RKT merupakan tahap merealisasikan inisiatif-inisiatif yang dikembangkan dari Kabupaten/Kota dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk percepatan pencapaian target MDGs dan SPM terpilih. Tahap pelaksanaan BRI adalah tiga tahun dari 2011-2013 dan telah berhasil mendorong berbagai inovasi di bidang kesehatan dan pendidikan, khususnya dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), meningkatkan cakupan kesehatan ibu dan anak. meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar, menurunkan angka putus sekolah dan  buta huruf.
  3. Monitoring dan Evaluasi
    Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahun oleh Sub Komite BRI tingkat Provinsi bersama dengan Komite Koordinasi BASICS Kabupaten/Kota. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan pada Rapat Kerja Komite Koordinasi BASICS tingkat Provinsi.
  4. Refleksi Pembelajaran
    Setiap tahun diadakan pertemuan bersama antara semua pengelola BRI dari Kabupaten/Kota untuk saling berbagi pengalaman dan pembelajaran
  5. Pelembagaan Inisiatif
    BASICS menyadari bahwa dukungan anggaran yang diberikan melalui mekanisme BRI hanya bersifat stimulan dan tidak akan mampu untuk mengatasi seluruh permasalahan keehatan dan pendidikan di daerah. Oleh karena itu, BASICS mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melembagakan berbagai invovasi yang dianggap berhasil meningkatkan pelayanan dasar dan cakupan pelayanan dalam SPM kesehatan dan pendidikan dasar agar menjadi kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. BASICS juga mendorong dikeluarkannya peraturan daerah untuk menjamin keberlangsungan inovasi-inovasi tersebut.
  6. Penyebarluasan dan Replikasi
    BASICS hanya di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.  Oleh karena itu, BASICS mendorong dilakukannya penyebarluasan inovasi-inovasi yang dikembangkan daerah mitra kerja BASICS melalui mekanisme  BRI di bidang kesehatan dan pendidikan untuk dapat direplikasi di daerah-daerah lain yang mempunyai masalah atau tantangan yang sama.

S5 Box

Galeri Foto

Galeri Foto
Mohon maaf, Galeri Foto sedang dalam proses pembuatan. Mudah-mudahan pekan depan sudah selesai.