Sulawesi Utara
DPRD Mengukir Sejarah: Perda Layanan Kesehatan Minahasa Utara Jadi Hak Inisiatif

Anggota DPRD bukan sekedar wakil rakyat, tapi lebih dari itu, ia adalah "pembuat nilai". Nilai merupakan prinsip hidup yang dijadikan acuan, pedoman, tata aturan yang akan mengatur masyarakat. Perda adalah salah satu di antaranya. Sepanjang sejarah DPRD Minahasa Utara, untuk pertama kalinya membuat Perda hak inisiatif. Perda No. 13 Tahun 2013 yang baru disahkan ini mengatur tentang Pelayanan Publik Kesehatan yang merupakan salah satu hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Gedung DPRD Kabupaten Minahasa UtaraSebagai hak inisiatif yang pertama kali dilakukan oleh DPRD tentu saja membutuhkan sejumlah persiapan teknis, mulai dari perencanaan, penyusunan hingga penetapannya melalui paripurna DPRD. Bagaimana melakukannya, siapa yang akan mendorong inisiatif ini di DPRD, bagaimana prosesnya, siapa yang akan terlibat, anggaran yang dibutuhkan – apakah mencukupi atau tidak hingga teknis menfasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Darimana untuk pembentukan Perda ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut selalu muncul saat Perda inisiatif ini akan segera diwujudkan.

Komitmen DPRD dan sekretariat DPRD tidak dapat diragukan, namun untuk memulai "ketulusikhlasan" ini perlu didukung oleh berbagai pihak untuk mewujudkannya. Hal inilah yang mendorong Project BASICS untuk mendukung inisiatif DPRD Kabupaten Minahasa Utara dalam proses penyusunan Perda Pelayanan Publik Kesehatan.

 

Mengapa Perda Kesehatan ini Perlu Dibentuk?

"Sebuah peraturan dibentuk pada dasarnya bertujuan untuk mengubah perilaku bermasalah dengan memerintahkan para pihak dalam peraturan tersebut tentang bagaimana seharusnya mereka berperilaku."

Di samping layanan kesehatan yang merupakan hak dasar, tentu banyak problem kesehatan yang membutuhkan penanganan dengan baik. Problem ini perlu ditangani dengan pendekatan-pendekatan tertentu, baik di pihak pemerintah daerah sebagai penyedia layanan maupun masyarakat sebagai penerima layanan. Beberapa problem kesehatan ini antara lain akses sarana kesehatan ke pulau-pulau dan daerah terpencil, kurangnya kesadaran masyarakat tentang budaya hidup sehat, ketiadaan biaya bagi masyarakat kurang mampu, keterbatasan dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak proporsional, masih adanya warga yang mempercayakan persalinannya ke biang kampung(dukun) dan masalah-masalah kesehatan lainnya yang terjadi di Kabupaten Minahasa Utara. Jika dirunut dari masalah-masalah tersebut pada dasarnya disebabkan oleh:

  • Aksesibilitas layanan kesehatan yang berbeda antara pesisisr, pulau-pulau dengan daratan;
  • Penempatan dan distribusi tenaga kesehatan, baik bidan maupun tenaga keperawatan yang tidak proporsional;
  • Fasilitas layanan yang tidak memadai dengan tidak mempertimbangkan tingkat kebutuhan berdasarkan masalah dan kondisi masing-masing wilayah yang berbeda-beda, baik pesisir, pulau-pulau dengan daratan dan  kota dengan pelosok-pelosok desa.

Akibat yang dapat ditimbulkan dari masalah-masalah tersebut dapat terjadi dalam beberapa hal, antara lain: angka kematian ibu, bayi, anak balita dan balita akan meningkat; gizi buruk dan kurang gizi tidak terkendali serta angka kesakitan dengan berbagai penyakit akan semakin parah. Karena itu Perda layanan kesehatan di bentuk untuk memberikan proteksi bagi masyarakat Kabupaten Minahasa Utara.

 

Apa Saja Yang Dilakukan Dalam Penyusunan PERDA?

Perda Layanan Kesehatan Minahasa Utara Jadi Hak InisiatifApa saja yang dilakukan dalam penyusunan Perda? Pertanyaan ini yang kemudian muncul dalam melakukan inisiasi dalam proses penyusunannya. Meskipun Perda layanan kesehatan Kabupaten Minahasa Utara mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD, penyusunannya masih mendapatkan kendala teknis yang membutuhkan support dari berbagai pihak. Draf Naskah Akademik dan draf Perda yang akan dihasilkan oleh DPRD sebagai hak inisiatif tidak dengan serta merta muncul begitu saja. Program Basic di Minahasa Utara yang konsentrasi pada sector kesehatan turut memberi andil dibentuknya Perda ini, mulai dari inisiasi, penyusunan, pembahasan hingga penetapan draf Perda ini menjadi Perda melalui paripurna DPRD.

  • Membuat MOU yang dijadikan sebagai kesepakatan teknis antara DPRD dan Sekretariat DPRD dengan BASICS. Dalam kesepakatan teknis ini, masing-masing pihak memiliki tanggung jawab dalam proses dan tahapan penyusunan draf Naskah Akademik dan draf Perda.
  • Membentuk tim penyusun draf Naskah Akademik dan draf Perda. Tim yang dibentuk terdiri dari unsure akademisi, masyarakat sipil yang diwakili oleh OMS, anggota DPRD penginisiatif, dan secretariat DPRD.
  • Melakukan penelitian dan pengkajian hukum terkait dengan Perda yang akan dibentuk. Penelitian dan pengkajian ini dilakukan oleh tim yang telah terbentuk. 
  • Metode yang dilakukan mengacu pada metode yuridis normative dan yuridis empiric (sosiolegal). 
  • Metode yuridis normative dilakukan dengan cara: (a) Kajian terhadap data-data danstudi kepustakaan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di Kabupaten Minahasa Utara; (b) Kajian evaluatis terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di kabupaten Minahasa Utara kaitannya dengan apa yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta sejumlah regulasi dan Pedoman Teknis lainnya yang terkait dengan layanan kesehatan; (c) Pengkajian pasal-pasal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang memungkinkan untuk dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengutamakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk seluruh masyarakat secara adil dan merata serta semua peraturan kesehatan  yang berlaku; (d) Telaah dokumen, hasil penelitian, dan referensi lainnya yang terkait dengan layanan kesehatan.
  • Sementara metode yuridis empirik atau sosiolegal dilakukan untuk mendapatkan data dan melihat faktor non hukum yang terkait serta yang berpengaruh terhadap Peraturan Daerah layanan kesehatan yang akan dibentuk. Metode ini dilakukan dengan cara: (a)  Melakukan observasi lapangan; (b) Melakukan Focus Group Discussion; (3) Melakukan konsultasi publik/dengar pendapat.

Dalam melakukan observasi, tim penyusun Perda bersama anggota DPRD turun langsung melakukan kunjungan lapangan dengan mendatangi daerah-daerah yang memiliki masalah kesehatan. Di lokasi tersebut tim melakukan indept interview/wawancara mendalam terhadap ibu-ibu hamil, ibu yang memiliki anak balita, dukun kampung (mama biang) dan masyarakat pengguna layanan kesehatan lainnya. Selain melakukan kunjungan lapangan, juga dilakukan diskusi terfokus dan konsultasi public dengan stakelholder kesehatan, misalnya dokter, bidan, petugas puskesmas, kader kesehatan, akademisi, mama biang (dukun kampung), serta kelompok-kelompok kepentingan lainnya.

 

Apa Kata Mereka?

Masyarakat Likupang TimurProses penyusunan perda yang dilakukan secara partisipatif menghasilkan dokumen naskah akademik yang benar-benar faktual, tidak dibuat secara serampangan atau asal jadi tetapi hasilnya mencerminkan kejadian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh anggota Baleg DPRD Minahasa Utara Bapak Herman Papia, "Naskah Akademik ini bukan asumsi-asumsi, ini betul-betul fakta yang terjadi", demikian diungkapkan saat beliau membaca draf Naskah Akademik yang telah disusun oleh tim dalam diskusi hasil di ruang komisi C DPRD Minahasa Utara. "Bahkan nama dan alamat serta kondisi warga yang diwawancarai pun dijadikan sumber dalam penyusunan Naskah Akademik ini terkait dengan kondisi kesehatan yang dirasakannya", demikian Beliau menambahkan.

Hal yang sama diungkapkan oleh Sekretaris DPRD Minahasa Utara, bahwa proses ini menjadi contoh dalam penyusunan Perda-Perda mendatang. "Proses pelibatan akademisi, masyarakat sipil dalam sebuah tim penyusunan Perda Layanan Kesehatan ini akan menjadi contoh pada Perda-Perda serupa yang menjadi hak inisiatif DPRD ke depan", ungkap Ibu Teresia Sompie (Sekwan) yang didampingi Ibu Julie Uguy, dari Bagian Hukum dan Perundang-undangan DPRD Minahasa Utara.

Di kalangan masyarakat sipil pun demikian, prosesnya cukup partisipatif. Menurut Syarif Hidayat dari Yayasan Dian Rakyat Indonesia (YDRI), proses pembentukan Perda ini diawali dengan berbagai tahapan, ada CRC, FGD, Konsultasi Publik, kunjungan lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dijadikan sebagai dasar pembentukan Perda ini. "Prosesnya sudah cukup baik, termasuk CRC yang dilakukan oleh YDRI juga menjadi masukan dalam penyusunan Perda ini. Bukan hanya itu, proses yang partisipatif dengan melibatkan stakeholder kesehatan juga semakin memperkaya tim dalam penyusunan Naskah Akademik dan Perda Layanan Kesehatan Minahasa Utara", ungkapnya. "Lebih daripada itu, secara pribadi saya memiliki tambahan pengetahuan tentang legislasi daerah", tambahnya.

 

Pembelajaran dalam Proses Pendampingan Perda

Perda Layanan Kesehatan Minahasa Utara Jadi Hak InisiatifSetelah penyusunan draf Naskah Akademik dan darf Perda dilakukan, banyak hal yang bisa ditarik pembelajaran dalam proses ini. Tim dan anggota DPRD dan sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Utara yang terlibat dalam penyusunan Perda ini mendapatkan banyak pembelajaran penting yang dapat diperoleh dan menjadi nilai tambah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Demikian pula dengan tim penyusun Perda yang banyak mendapatkan tambahan pengetahuan tentang kondisi kehatan yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Minahasa Utara.

Anggota DPRD yang turun langsung ke lapangan, disamping dapat menyerap langsung aspirasi masyarakat juga mendapat penilaian positif dari konstituennya dengan berkomunikasi langsung dan menilai kinerja mereka sebagai wakil rakyat. Lebih dari itu, anggota DPRD dengan kapasitas yang dimiliki dan penilaian dari masyarakat ketika turun di lapangan yang memberikan kontribusi nyata dapat menjadi investasi politik bagi anggota DPRD yang bersangkutan. Selain itu, problem-problem kesehatan yang didapatkan di lapangan akan menambah wawasan anggota DPRD, semakin tahu problem kesehatan di masyarakat yang dapat dijadikan sebagai bahan yang akan dibawa masuk pada rapat-rapat dan sidang-sidang di DPRD.

Dalam hal pembentukan tim dan kerja-kerja yang dilakukan dalam proses penyusunan Perda adalah hal yang pertama kali dilakukan di DPRD Minahasa Utara. Proses penyusunannya memang cukup lama, namun kualitas yang dihasilkan cukup memuaskan. Hal ini juga menjadi pembelajaran di sekretariat DPRD untuk penyusunan Perda-Perda yang lain. Ada proses yang dilalui yang cukup partisipatif sehingga anggaran yang disediakan tidak terbuang sia-sia. Sekretariat DPRD akan melakukan hal yang sama dalam menfasilitasi anggota DPRD pada penyusunan dan pembahasan Perda-Perda selanjutnya. Contoh yang baik ini diharapkan berkelanjutan pada Perda inisiatif lainnya yang akan diajukan oleh anggota DPRD.

Selain anggota DPRD dan sekretariat DPRD, tim lain yang terlibat yakni akademisi dan OMS dapat membangun kerja sama dengan pihak DPRD. Ke depan tim dari akademisi dapat dijadikan sebagai tim ahli yang akan membantu DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya fungsi legislasi. Selain itu, berkat pengalaman yang didapatkan dalam proses penyusunan Perda layanan kesehatan, tim akademisi maupun OMS bisa membangun kerja sama bukan hanya DPRD Minahasa Utara tapi juga DPRD lain yang membutuhkan pendampingan yang sama dengan DPRD Kabpaten Minahasa Utara.

S5 Box

Galeri Foto

Galeri Foto
Mohon maaf, Galeri Foto sedang dalam proses pembuatan. Mudah-mudahan pekan depan sudah selesai.